Sementara itu, Sarno, S.H., M.H., selaku Ketua Tim JDIH MARI menyampaikan bahwa Pimpinan Mahkamah Agung R.I. memandang betapa pentingnya JDIH ini. Dengan mengakses website JDIH akan dapat diunggah dengan mudah dan cepat semua peraturan perundangan sejak undang-undang hingga Peraturan Mahkamah Agung baik oleh hakim maupun masyarakat luas. Sebelum ada JDIH, Mahkamah Agung melalui Direktorat Hukum dan Peradilan sudah secara berkala menghimpun peraturan perundangan dalam bentuk cetakan yang setiap tahun disebarluaskan pada empat lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung. Dengan memnfaatkan perkembangan teknologi informasi akan semakin membuka kemungkinan penyebarluasan informasi menjadi lebih efektif dan efisien dalam bentuk web. Oleh karena itulah kegiatan implementasi JDIH ini diadakan yaitu untuk menyediakan web site JDIH satker yang menyediakan semua peraturan perundangan dan produk hukum lainnya sehingga mudah diakses oleh para hakim dan masyarakat pada umumnya.

 

  

 

  

Ahmad Hafiludin yang menjadi Nara Sumber JDIH Mahkamah Agung pada saat memaparkan standarisasi teknis website JDIH satker, memberikan rambu-rambu bagaimana bentuk dan isi web JDIH satker, antara lain lingkup data yang harus ditampilkan satker harus memuat Surat Keputusan Ketua serta Peraturan Daerah masing-masing yang berkaitan dengan hukum ( http://jdih.pta-semarang.go.id )